Kuansing-Riau- Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di aliran sungai Batang Kuantan, tepatnya di Kenegerian Siberakun Kecamatan Benai, masih melakukan aktivitasnya (7/6/2021), padahal dampak buruknya untuk ekosistem alam sudah sangat jelas.
Kuansing, Riau – Dalam satu pekan ini, tim FPII Korwil Kuansing melakukan penelusuran terkait laporan masyarakat mengenai informasi maraknya penampung Emas Ilegal di Kabupaten Kuansing, Riau. Laporan masyarakat itu langsung
TERAS Riau Dumai-Menjelang berbuka Puasa disela – sela kunjungan dan safari Ramadhan di Dumai, Ketua DPD KNPI Provinsi Riau Fuad Santoso dan ketua keluarga besar putra putri Polri (KBPPP) Radiman
TERAS Riau, Kuansing– Sehubungan dengan marak nya isu Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi. Rumah Pegerakan Bangun Desa (RPBD) Provinsi Riau, mentaja kegiatan Focus Group Discussion (FGD)
TERAS Riau Teluk kuantan-Berdasarkan informasi dari salah akun Facebook Basatu Nagori maju yang bertuliskan, Polsek Singingi tolong ditindak aktivitas peti ini didesa sumber datar, kecamatan Singingi laporan masyarakat setempat sudah
TERAS Riau Kuansing- Oknum TNI Inisial NJ nyaris di amuk masa, hal itu terjadi lantaran yang bersangkutan diduga melakukan pemerasan terhadap Kades dan Pelaku PETI di daerah tersebut dengan dalih
Teras Riau Kuansing- Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang menggunakan alat berat excavator, kembali melulu lantakkan bumi di Kecamatan Hulu Kuantan, tidak hanya wilayah desa Sungai Ala, Desa-Desa tetangga ikut
Terasriau.com–Pekanbaru – Terkait bantahan oknum Penyidik Polresta Pekanbaru yang namanya dikaitkan dengan dugaan melakukan intimidasi kepada korban penipuan bernama Dahliar di berbagai media. Pengacara Dahliar turut bersuara. Saat dikonfirmasi oleh
Terasriau.com Kuansing –Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Hendra AP telah menyurati Presiden RI, Joko Widodo atau Jokowi. Surat tersebut berisi tentang permohonan
Terasriau.com-Rizki Junianda Putra, SH. MH, selaku Penasehat Hukum Hendra, AP, membacakan Surat Permohonan Perlindungan Hukum yang ditujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo . Adapun yang menjadi alasan
