www.terasriau.com
PEKANBARU – Pijar Melayu taja bincang jujur anak kemenakan (BIJAK) Melayu dengan tema strategi pengembangan industri kelapa sawit demi mempertahankan eksistensi CPO di pasar dunia. Diskusi bertempat di Hotel Grand Jatra, Selasa(21/12/2021).
Hadir pada diskusi kali dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau yang diwakilinya oleh Kabid Pengolahan dan Pemasaran Defris Atmaja dan kabid sarana prasana Tengku Ridwan, sekretaris Apkasindo Riau Jono A Burhan, dari Bank BRK Alfikri Jamil Pimbag Kredit Program MKM, Akademisi DR. Azaruddin M. Amin, Kadisnakertrans Riau H. Jonli,MSi.
Para peserta dari Ketua Umum FKPMR Dr. Chaidir, BEM UIR, BEM Faperta UIN Susqa, IKKS Pekanbaru, Penggawa Melayu Riau, Karang Taruna Riau, Pemuda Lira Riau, lebih kurang ada sekitar 60 orang peserta. Kegiatan dari awal acara hingga akhir berjalan dengan aman, lancar dan sukses dan tetap mematuhi protokol kesehatan
Rocky Ramadani selaku Direktur Eksekutif Pijar Melayu dalam sambutannya menyampaikan harapan agar diskusi hari ini mengeluarkan rekomendasi untuk kesejahteraan masyarakat Riau, karena kegiatan yang kita taja ini, merupakan upaya dari Pijar Melayu dalam melawan kampanye hitam tentang sawit.
“Bila CPO tetap eksis di pasar dunia, tentunya akan berdampak pada nilai harga jual sawit. Bila harga jual sawit meningkat tentunya kesejahteraan ekonomi masyakarat akan meningkat pula. Kita tau bahwa hampir 60 % masyarakat kita menggantungkan hidupnya disawit”, Terang Rocky.
Sementara itu dari Dinas Perkebunan Defris Hatmaja menyampaikan bahwa peran disbun adalah pada supervisi perusahaan perkebunan dan pabrik sawit di provinsi Riau. Hal ini bentuk support dan keseriusan disbun riau dalam mengatur strategi pengembangan industri kelapa sawit.
Ditempat yang sama Jonli menyampaikan pengawas yang menentukan apakah benar pada perusahaan ada pekerja dibawah umur karna pengawas yg memiliki wewenang masuk kedalam perusahaan, jika ditemukan adanya pekerja dibawah umur maka perusahaan wajib dilaporkan.
Pekerja wajib memiliki kartu identitas atau KTP. Karena Buruh Harian Lepas (BHL) rentan menjadi korban eksploitasi kerja. Oleh karena itu dari kemenaker sendiri berprinsip bahwa Indonesia bebas dari pekerja anak.
DPW Apkasindo Riau, Djono A Burhan menyampaikan, Sawit merupakan penyumbang devisa untuk Indonesia dan itu meningkat setiap tahunnya. Apkasindo memaksimalkan hilirisasi sawit, dan juga memaksimalkan pengelolaan sawit oleh para petani. Peran petani bukan hanya tanam, panen dan jual tapi juga bisa memaksimalkan tanaman sawit itu sendiri, sehingga petani sawit terjamin kesejahteraannya.
Akademisi Riau Dr. Azharuddin, SP MSc menyampaikan Peningkatan CPO dari B20 menjadi B30 adalah langkah tepat dalam meningkatkan nilai CPO di pasar dunia.
Pinbag Kredit Program MKM BRK Al Fikri Jamil menyampaikan, adanya bantuan khusus yaitu Kredit Usaha Rakyat yang difokuskan untuk kelapa sawit sebagai wujud nyata BRK dalam membantu pengembangan industri kelapa sawit. Salah satu bentuknya adalah dengan adanya realisasi program KUR untuk Kredit Replanting Perkebunan Kelapa Sawit. Sebanyak 2.721 nasabah telah mendapat fasilitas kredit replanting bank s/d 30 november 2021 dengan total plafond kredit sebesar Rp 135,095 milyar.
Ketua Umum FKPMR Dr Chaidir menanggapi pemaparan narasumber dengan menyampaikan harapan agar diskusi ini melahirkan solusi. Karena 64% minyak nabati itu dari kelapa sawit dan Indonesia adalah penyumbang terbesar untuk itu. Jadi dengan peningkatan B20 menjadi B30 mampu membentuk hilirisasi pengembangan tanaman sawit menjadi lebih optimal.
Akan tetapi perlu juga ditingkatkan industri didalam negeri terlebih dahulu. Seharusnya diskusi ini juga dihadiri oleh dinas penanaman modal dan DPRD Riau karna ini berkaitan langsung dengan tupoksi instansi tersebut.
Sementara dari Karang Taruna Riau yang disampaikan oleh Fauzul Amri mengatakan harapan dengan adanya fgd ini benar – benar mampu memberikan solusi nyata untuk masyarakat Riau sehingga tidak ada lagi angka kemiskinan dan masyarakat menjadi sejahtera.
Sekretaris Penggawa Melayu Riau Doni Rian menyampaikan agar lebih banyak direkrut tenaga kerja tempatan sehingga mengurangi angka pengangguran.
Laporan; RR
