Terasriau.com_Pekanbaru (24/07/2023) – Beberapa perwakilan PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (Trans Metro Pekanbaru) datang memberikan kuasa kepada Kantor Pengacara Dr. Yudi Krismen, SH.,MH, untuk memohon bantuan dalam penyelesaian hak gaji yang belum dibayarkan oleh PT.SPP pada sabtu-22/07/2023.
“Dari keterangan yang kami terima, sudah beberapa upaya dan daya yang dilakukan karyawan PT SPP untuk mendapatkan haknya, mulai dengan mengirimkan surat kepada Walikota Pekanbaru, Dinas Tenaga Kerja, sampai menemui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pekanbaru serta mendatangi kantor PT SPP. Namun, belum ada titik terang yang nyata dalam mendapatkan haknya”. Ujar Kuasa Hukum Dr. YK.
Dalam kuasa hukum karyawan PT. SPP telah memeriksa dan menganalisa dokumen yang ada sesuai fakta hukum ada nya terdapat surat :
- Surat no. 910/bkad-ang/2338/2022 perihal : persetujuan pembayaran tunda bayar pt.spp tahun 2021;
- Surat no. 105/spp/XII/2022 perihal : permohonan pembayaran subsidi tunda bayar operasional trans metro pekanbaru tahun 2021;
- Surat no.25/spp/IV/2023 perihal : pembayaran sisa subsidi operasional trans metro pekanbaru tahun 2021
Adapun jumlah kekurangan gaji karyawan PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (Trans Metro Pekanbaru) yang harus dibayarkan tersebut senilai Rp. 966.314.147.- . (Sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) Sesuai dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT Transportasi Pekanbaru Madani (PERSERODA) dan peralihan pengelolaan di PT SPP adalah di bawah wilayah Pemerintah Kota Pekanbaru.
Menurut Dr. YK ” Berdasarkan Undang-Undang No 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 17 ayat 2.C. Larangan bertindak sewenang-wenang yaitu Adanya indikasi pembiaran dan bertele-telenya penyelesaian permasalahan ini merupakan tindakan sewenang-wenang dari pejabat terkait”.
Bahwa kecurangan yang diduga dilakukan oleh PT SPP yakni :
- THR yang tidak pernah dibayarkan penuh
- Baju seragam tidak pernah diberikan namun sudah di ukur
- Pemotongan gaji secara berlebihan dimasa covid-19
Hal ini pantas dan patut diduga adanya indikasi pelanggaran tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang.
“Permasalahan ini harus diusut tuntas agar para karyawan Transmetro Pekanbaru mendapat haknya secara penuh dan pada hari ini Senin, 24 Juli 2023 Kami sebagai kuasa hukum telah melayangkan Somasi Pertama ke PJ Walikota Pekanbaru dan diharapkan segala kewenangan dan fungsi walikota sebagai pemegang kendali pemerintah kota pekanbaru tidak bertele-tele, peka dan cepat tanggap dalam menuntaskan permasalahan ini yang sudah lama tertunda ”. Ucap Pengacara Kondang Dr. YK.
