PEKANBARU – Sepakat dengan usulan Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata dalam bincang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang digelar secara daring di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan (8/9/22), Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi dalam keterangan persnya (9/9/22) menilai tidak ada manfaatnya jika APBD yang digelontorkan selama ini hingga ratusan milyar ke BUMD Pekanbaru jika tidak bisa memberikan kontribusi PAD.
” PT. Sarana Prasarana Pekanbaru (SPP) harus segera diaudit investigasi, Transmetro yang sudah beberapa kali bolak balek pengelolaannya bersama Dishub, ndak jelas berapa untungnya. Begitu juga dengan Kawasan Industri Tenayan (KIT) yang dikelola PT. SPP yang bahkan sudah di Perdakan Penyertaan Modalnya itu juga belum jelas kontribusi PAD nya, ” ungkap Tengku Azwendi.
Dari penelusuran kami, dikutip dari situs resmi pekanbaru.go.id (4/7/20) dalam berita penandatanganan MoU Penyerahan lahan KIT seluas 266 hektar disebutkan bahwa ” kontribusinya ke Negara bakal mencapai belasan triliun rupiah setiap tahun setelah beroperasi nanti, ” sebut Firdaus MT.
Disampaikan juga dalam berita tersebut bahwa KIT yang sudah ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Nasional tersebut sudah ada Masterplan, bahkan Dirut PT. SPP menyatakan ada dua kelompok Investor yang ingin bekerjasama dalam pengelolaan KIT.
Namun berdasarkan penelusuran, terkait persoalan infrastruktur penunjang KIT yang hingga saat ini masih belum terwujud, sempat diberitakan mangkrak dalam agenda kunjungan lapangan Komisi 1 DPRD Pekanbaru ke proyek jalan lingkar 70 pada (16/12/20).
Pada (10/2/22) Dirut PT. SPP kembali mengeluarkan statementnya disitus resmi pekanbaru.go.id yang kembali menyatakan bahwa, ” Hari ini, sudah ada beberapa investor yang sudah mengajukan minatnya secara tertulis kepada kami, Ini yang sedang kami matangkan,” kata Heri.
Dan mengenai persoalan infrastruktur, Dirut PT. SPP menyatakan sudah dibantu oleh Bappenas yang akan disandingkan dengan BUMN.
Diakhir keterangan persnya Wakil Ketua DPRD dari Partai Demokrat tersebut mengatakan, ” ditengah situasi keuangan Pemko yang sulit ini mustinya BUMD Pekanbaru bisa memberikan kontribusi, sehingga diharapkan bisa membantu pembiayaan pembangunan Pekanbaru, bukan malah sebaliknya, ” ungkap Tengku Azwendi.
Terpisah, Pj. Walikota Pekanbaru Muflihun yang baru beberapa bulan menjabat dalam konfirmasinya mengatakan, ” sepakat dengan yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, sehingga jelas kebijakan apa yang akan diberikan, apakah dapat dipertahankan, diganti manajemennya atau di bubarkan saja, ” sebut Muflihun. Nah. (*thd)
