TERAS Riau Pekanbaru– Sehubungan dengan desas desus yang sudah berhembus ke publik, mengenai akan adanya penyegaran di OPD Pemprov Riau. Yang kabar nya hari ini Sekda Riau sudah di tugaskan oleh Gubernur Riau, untuk berkomunikasi dengan KASN di Jakarta. (16/9/2021)
Berkaitan dengan itu Rumah Pergerakan Bangun Desa (RPBD) menilai suatu hal yang wajar, dilakukan oleh Pemprov Riau, dalam hal ini tentu Gubernur Riau, Bapak Syamsuar. Sebagai pemegang hak prerogatif. Penyegaran ini menurut kami langkah yang tepat di separoh masa kepemimpinan beliau, untuk menilai kinerja Kepala OPD yang dipimpin nya.
Ketua Umum RPBD, Asrian Toni menyampaikan “Pak Syam harus bisa memilih orang yang tepat untuk membantu beliau, dalam melaksanakan Visi Misi nya, serta mensukseskan RPJMD yang sudah disusun”.
“Saran kami pilihlah orang yang bisa bekerja secara berkolaborasi dengan baik dengan SOTK lain nya. Orang yang bisa berinovasi di saat pandemi ini. Dan yang tidak sedang tersandung persoalan hukum. Kalau hanya menunggu, seremoni dan melanjutkan atau menggelontorkan yang sudah ada aja, gak perlulah pakai2 fit job. Bisa aja tuh nanti siapa aja yg terpilih, kalau hanya begitu saja” ucap Toni melanjutkan.
Ditambahkan oleh mantan aktivis HMI ini, “Contohnya begini lah, karena kami konsen di pembagunan pedesaan ya, Kadis PMD dan Dukcapil Riau itu harus bisa kokaborasi dengan Dinas lain, seperti kesehatan, perkebunan, kehutanan atau yang lain, kenapa begitu, misalnya nya nih dengan dinas kesehatan lah ya, desa itu harus punya peta kesehatan masyarakatnya, berapa jumlah anak kena stunting, kalau sudah punya petanya, trus mau diapain, kalau punya aja ngak ada progresnya tentulah gak kan maju maju itu, hal ini tentu perlu kordinasi juga degan dinas kesehatan. Dinas PMD Riau ini kan sebagai perpanjangan tangan pusat juga, karena di kabupaten kota juga ada wewenang tentang desa. Kalau hanya mengelontorkan dana aja (Bankeu) trus ngak ada inovasi lain.kan susah berkembang nya desa tuh. Inovasilah dengan menjemput APBN atau Program lain mungkin”.
“Dana digelontorkan terus kedesa dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota, tapi masyarakat masih mengeluh sulit dan lain nya, tentu ini harus dicarikan solusinya, Bumdes nya kah ditingkatkan, Umkm nya kah, nah Pimpinan OPD yang bisa berinovasi begitu yang kita inginkan sih sebenarnya. Kalau dengan perkebunana ya, kan kebanyakan kebun itu di desa, atau berbatasan dengan desa, sehingga kalau mereka kolaborasi bisa jalan dengan baik itu, persoalan yang ada diperkebunan, program pak gubernur replanting kan ada, jadi kolaborasi lah PMD dengan Perkebunan serta Kehutanan. Itu sih menurut pandangan kami, walaupun sepenuh nya itu kan hak pak gubernur dalam menentukan orang nya. Minimal sebagai masyarakat di era keterbukaan ini, kami sedikit sumbang saran lah”. Tutup Toni
**
