Terasriau Riau – setelah naik pemberitaan Hendra, warga kurang mampu di Dusun Suka Maju, Desa Ganting Damai, Kecamatan Salo Kabupaten Kampar provinsi Riau, kesal rumah papan miliknya sudah sering difoto namun tidak juga kunjung mendapat program bantuan dari pemerintah.
Di kutip dari media tewenws.com Warga Ini Mengeluh, Rumahnya Sering di foto tetapi tak Pernah Dapat Bantuan Bedah Rumah https://tewenews.com/warga-ini-mengeluh-rumahnya-sering-di-foto-tetapi-tak-pernah-dapat-bantuan-bedah-rumah/
Hendra berharap, pihak desa mupun instansi pemerintah di atasnya tidak sekedar memberikan harapan pada warga miskin seperti dirinya.
Dan selanjutnya anggota DPRD kabupaten Kampar, memanggil dinas terkait, senin (18/1/2021) Pada kesempatan Hearing di hadiri oleh sejumlah OPD terkait yakni dinas Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman (Perkim) kabupaten Kampar
Untuk menyelesaikan perkarah rumah kumuh di desa Ganting Damai, telah sering sekali pihak desa ganti potret rumah tersebut namun warga yang miskin ini juga tidak dapat bantuan, nah ini jadi bincangan oleh OPD dan anggota DPRD yang Hearing pada sa’at ini.
Agus Candra sewaktu ia memimpin Hearing dia menuturkan “Bahwa di desa Ganting Damai itu kawasan kampung saya sendiri,”ucapnya dan dia memastikan bahwa warga yang di desa Ganting Damai wajib dapatkan rumah layak huni semestinya .
Hal ini telah di sampai kan kepada kepala dinas Perkim Chalisman, ihak dinas terkait akan mengupayah kan untuk mendapatkan rumah layak huni ini di desa Ganting Damai Salo. Di kutip dari media buabual.com
https://www.bualbual.com/2021/01/19/sempat-di-bincang-oleh-dewan-komisi-lv-terkait-rumah-kumuh-di-desa-ganting-damai.
Ditempat terpisah saat di wawancarai Plt DPP LSM KPK ia menyampaikan kepada awak media , Setelah Viral beritanya Rumah Warga miskin yang sering di foto namun tak kunjung dapat bantuan rumah layak huni, Diduga Barulah para yang terhormat DPRD Kampar Angkat bicara, pungkasnya.
Terkait seringnya dipotret rumah warga kurang mampu di desa Ganting Damai tetapi tak kunjung direalisasikan oleh pihak terkait itu merupakan penghinaan terhadap warga.
“Kalau dipotret tapi tidak direkomendasikan itu merupakan pemberian harapan Palsu (PHP) dan penghinaan terhadap warga sipil”.
Oleh sebab itu aparat hukum segera turun tangan mengusut dugaan korupsi ditubuh OPD Kampar yang menangani Pembangunan rumah Kumu di Kampar. Sebab anggaran untuk kegiatan itu sangat fantastis.
Kuat dugaan jika warga di jadikan sebagai bahan pendongkrak anggaran pihak terkait. Namun realisasinya nihil. Ucap aktivis yang biasa di sapa B.anas tersebut.
Selain itu diduga juga ada kepentingan oknum tertentu yang memainkan dikalangan.
Aparat hukum segera mengusutnya dan menyelidiki apakah yang menerima bantuan rumah Kumu selama ini benar-benar tidak mampu atau tidak. Apakah penerimanya juga tak ada hubungannya semedang dengan aparat pemerintah mulai tingkat pusat hingga RW/RT.
Diminta juga anggota DPRD Kampar segera mendesak pihak terkait untuk merealisasikan rumah kumu warga kurang mampu tersebut.tegas Plt DPP LSM KPK.
