oleh

Pekat IB Mentawai Tolak Revisi UU 22 /2009

MENTAWAI, terasriau.com — Revisi terbatas terhadap Undang-undang No.22 tahun 2009 untuk mengakomodir sepeda motor sebagai transportasi angkutan umum yang akan dilakukan komisi V DPR bersama Kemenhub, ditolak secara tegas oleh Pekat IB Mentawai.

“Penolakan kami itu didasari kepada kelayakan menjadikan sepeda motor sebagai angkutan umum yang memiliki banyak dampak negatifnya. Seharusnya pemerintah mengoptimalkan fungsi angkutan umum yang telah ada selama ini,” kata ketua DPD Pekat IB Mentawai, Suharman.

Sebenarnya kata dia, dalam UU No 22 tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa sepeda motor bukan untuk transportasi angkutan umum. Oleh sebab itu, perlu pemerintah melakukan kajian ulang kembali, supaya tidak terjadi persoalan di tengah masyarakat.

Suharman yang ditemui di sekretariat Pekat IB Mentawai, Minggu (8/4) menyebutkan, pada prinsipnya di negara mana pun tidak ada yang melegalkan sepeda motor untuk digunakan sebagai angkutan umum.

“Kenapa demikian ? Karena standar keamanannya yang belum tentu terjaga dengan baik. Sebagai pihak yang peduli kepada keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, hal itu harus kami suarakan,” tegasnya.

Intinya kata dia, Pekat IB Mentawai bersama masyarakat menolak dengan tegas revisi terhadap UU No 22 tahun 2009. Karena perevisian itu diduga diselimuti oleh sebuah kepentingan.

Kalau pemerintah tetap melakukan revisi, selain tidak peduli dengan keselamatan masyarakat pun mengabaikan hak-hak publik dalam dunia transportasi.

“Harus diingat, SDM adalah aset utama bangsa dan negara. Dimana menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan keselamatan serta meningkatkan kualitas SDM bagi warga,” imbuhnya. (ers).

Komentar

Berita Lainnya