oleh

Gubernur Riau Diminta Tindaklanjuti Permohonan KPPHN Kampar

BANGKINANG, terasriau.com — Komite Penyelamat dan Pengawasan Hutan Negara (KPPHN) meminta agar Gubernur Riau menindaklanjuti perintah pembayaran sertifikat kebun kelapa sawit atas nama Koperasi Serba usaha (KSU) Halilintar.

Permintaan didasari sejumlah hal, diantaranya Surat Komite Penyelamat dan Pengawasan Hutan Negara (KPPHN) Nomor : 78/KPPHN/XI/2014 Tgl. 06 Oktober 2014 perihal rekomendasi untuk pembayaran sertifikat kebun kelapa sawit atas nama KSU Halilintar kepada Plt Gubernur Riau.

Selain itu juga surat dari KPPHN Nomor : 18 KPPHN/VIII/2015 Tgl. 03 Agustus 2015 perihal tindak lanjut perintah pembayaran Sertifikat kebun kelapa Sawit atas nama Koperasi Serba Usaha (KSU) Halilintar serta penyerahan kebun di luar HGU PT Pertisa kepada Plt Gubernur Riau.

Surat Sekretaris Kabinet Nomor : B-4/Seskab/1/2015 Tgl 05 januari 2015 perihal pembayaran sertifikat kebun kelapa sawit atas nama Koperasi serba usaha (KSU) Halilintar dan surat Jaksa Agung Republik Indonesia nomor B-135/A/C.9/09/2015 Tgl 08 September 2015 perihal tindak lanjut perintah pembayaran sertifikat kebun kelapa sawit atas nama Koperasi Serba Usaha (KSU) Halintar, serta penyerahan kebun di luar HGU PT Pertisa kepada Plt Gubernur Riau.

“Jaksa Agung dan Menteri Sekretaris Kabinet telah meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menelaah dan menindaklanjuti permohonan KPPHN dan / atau KSU Halilintar, terkait surat perintah pembayaran sertifikat kebun kelapa sawit a/n KSU Halilintar dan penyerahan kebun di luar HGU PT Pertisa Kepada Plt. Gubernur Riau. Karena itu perintah, ya harus dilaksanakan segera,” kata wakil ketua KPPHN Kabupaten Kampar, Ali Nantes kepada terasriau.com.

Sehubungan dengan  hal tersebut di atas, pihaknya kata Ali meminta gubernur untuk menindaklanjutinya segera dan jangan berlama-lama. Karena kalau dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan masuk angin.

KPPHN juga berharap, laporan yang mereka buat ditembuskan kepada Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Sekretaris Kabinet dan Jaksa Agung.

Koperasi Halilintar jelas Ali Nantes, sudah mempunyai payung hukum yang jelas dan pasti terhadap lahan perkebunan kelapa sawit yang berada di luar HGU PT Pertisa. Pembayaran sertifikat pun didukung oleh perintah Jaksa Agung kepada Menteri LHK, selaku pihak yang mempunyai kewenangan terhadap hutan.

“Yang menjadi pertanyaan kami, kenapa hal itu belum juga ditindaklanjuti. Kami hanya meminta agar perintah tersebut dilaksanakan dan jangan biarkan ini berlarut-larut,” ucapnya heran. (son/man)

Komentar

Berita Lainnya