Terasriau com– Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memulai tahun 2025 dengan langkah strategis melalui Pencanangan Pembangunan Zona Integritas. Kegiatan ini berlangsung di Graha Pengayoman, Gedung Sekretariat Jenderal, Selasa (07/01/2025), dan dihadiri langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas beserta jajaran pejabat tinggi Kemenkumham dari seluruh Indonesia
Dalam agenda ini, dilakukan beberapa kegiatan utama, seperti Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2025, Penandatanganan Komitmen Bersama Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Peluncuran Transformasi Digital Kemenkumham, serta Pencanangan Resolusi Tahun 2025.
Komitmen Menuju Reformasi Birokrasi
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam arahannya menegaskan bahwa Zona Integritas merupakan langkah penting untuk menciptakan birokrasi yang bebas korupsi dan melayani masyarakat secara profesional.
“Kementerian Hukum memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi dan melayani masyarakat. Oleh karena itu, pencanangan Zona Integritas ini bukan hanya sekadar simbol, tetapi sebuah langkah nyata untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik,” ujar Supratman.
Beliau juga mengajak seluruh jajaran Kemenkumham untuk menerapkan tiga poin utama:
1. Bekerja keras dan konsisten dalam menerapkan nilai-nilai integritas di setiap lini pekerjaan.
2. Berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai perkembangan zaman.
3. Berkomitmen penuh menjaga budaya kerja yang profesional, beretika, dan bebas dari penyimpangan.
Peluncuran Resolusi dan Transformasi Digital
Pada kesempatan tersebut, Supratman juga meluncurkan Resolusi Kemenkumham 2025 yang mencakup tiga pilar utama:
1. Memperkuat tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2. Mewujudkan regulasi yang berkualitas dan berkeadilan.
3. Memberikan pelayanan publik yang berkepastian hukum dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Resolusi ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Kemenkumham untuk menghadirkan perubahan signifikan yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Transformasi Digital Kemenkumham juga diluncurkan sebagai bagian dari reformasi hukum. Transformasi ini diharapkan dapat mendukung visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita untuk menghadirkan layanan yang mudah, cepat, dan akuntabel.
“Kedepannya, layanan berbasis digital akan menjadi solusi utama dalam mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat,” tambahnya.
Dukungan Jajaran Kemenkumham
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham Nico Afinta, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham dari seluruh Indonesia, serta Pimpinan Tinggi Madya. Dalam sambutannya, Sekjen Nico menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh jajaran dalam proses transformasi Kemenkumham.
“Seluruh jajaran harus memahami tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing sesuai aturan yang berlaku. Reformasi birokrasi yang kita jalankan bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, meningkatkan layanan hukum, serta berkontribusi pada peningkatan produk domestik bruto,” ungkapnya.
Dengan langkah ini, Kemenkumham menunjukkan komitmen kuat untuk terus memperbaiki tata kelola birokrasi dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia. (SKN)*
Posted in Nasional