Pekan Baru Terasriau com -Marak dan Masih Merajalelanya Jaringan Haram Mafia Minyak di Wilayah Hukum (Wilkum) Polda Riau, khususnya meliputi Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dan Rokan Hilir (Rohil), membuat sejumlah kalangan Warga Masyarakat menjadi Resah, bahkan sangat Khawatir dengan Praktek Haram seperti itu.
Diketahui bahwa para “Pemain” yang terlibat didalam Jaringan Haram Mafia Minyak itu ternyata masih dalam satu Komando oknum TNI AD yang bertugas di Wilayah Hukum (Wilkum) Polda Sumatera Utara (Sumut).
Oknum TNI AD itu diketahui bernama Fery D Ambarita, yang disebut-sebut berperan sebagai Pengendali Utama dalam Pelaksanaan (Operasional) di Lingkaran Setan dan atau Jaringan Haram Para Mafia Minyak yang berada di Kabupaten Rohul dan Rohil, Provinsi Riau.
Bahkan diketahui para Kelompok Mafia Minyak itu tidak segan-segan Melukai dan Melakukan Aksi Kriminal bagi siapa saja yang ingin membongkar Jaringan Haram maupun Lingkaran Setan seperti itu. Karena dari berbagai sumber terpercaya yang namanya enggan disebutkan, Oknum TNI yang bernama Fery D Ambarita selalu menjual-jual nama institusi tempat dia bekerja, yakni selaku Personil Aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Terima Pengaduan Warga Soal Jaringan Haram Mafia Minyak di Rohul dan Rohil, Ketua KNPI Riau Segera Laporkan Identitas Oknum TNI AD ini ke Markas Kodam I/Bukit Barisan.
Bertempat di Kawasan Gedung Calon Markas Komando Daerah Militer (Kodam) XIX Tuanku Tambusai di Jalan Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru, hari ini Rabu (27/8/2025) Pimpinan INDUK Organisasi Kepemudaan (OKP) terbesar dan tertua di Republik ini katakan, bahwa Pengaduan Warga Masyarakat😂 seperti itu segera di Tindaklanjuti, sebagai upaya dalam Menghadirkan Solusi dan Keadilan bagi Sektor Minyak dan Gas (Migas) serta tentunya bagi Kepentingan Masyarakat banyak.
Menurut Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau itu, Praktek Haram yang selalu dijalankan oleh Jaringan Setan Mafia Minyak kerap melibatkan institusi TNI dan Polri. Bahkan justru didominasi oleh para Oknum Berseragam yang dengan berbagai alasannya menjalankan Bisnis Haram seperti itu untuk menambah Penghasilan dan Pundi-Pundi Kekayaan.
“Kalau memang benar Oknum TNI itu bernama Fery D Ambarita dan bertugas di Wilkum Polda Sumut, maka secepatnya kami sampaikan Laporan Resmi ke Meja Pangdam I Bukit Barisan di Kota Medan. Kami sangat berharap, agar Masyarakat tidak takut untuk bersuara. Sampaikan saja identitas pihak-pihak yang mengaku sebagai anggota TNI maupun Polri. Karena sebelum kami berangkat ke Kota Medan, upaya dalam menyampaikan Pengaduan seperti itu juga kami lakukan melalui Via WhatsApp bapak Jenderal Pangdam I Bukit Barisan, yakni Langsung Kami WA ke nomor HP Mayjend TNI Rio Firdianto” tutur Ketua DPD KNPI Provinsi Riau, Larshen Yunus dengan nada optimis.
Aktivis Anti Korupsi Lulusan Kampus Universitas Riau (UNRI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu katakan lagi, bahwa keterlibatan oknum anggota TNI sangat tidak dibenarkan. Bilamana informasi tersebut benar dan terbukti Jaringan Haram Mafia itu dikendalikan oknum TNI, maka bukan sekedar Pelanggaran Kode Etik saja, melainkan juga sudah bisa diterapkan sisi Pidananya.
“Kami melihat Permasalahan seperti itu kerap terjadi dan selalu berulang-ulang. Keseriusan Aparat Penegak Hukum benar-benar dipertanyakan. Wibawa para Personil TNI dan Polri menjadi taruhannya. Kami menduga kuat, bahwa Praktek Haram seperti itu sudah menjadi konsumsi bersama. Sekalian aja kami Telanjangi Identitas mereka, Lalu segera kami Ramaikan kehadapan publik, agar semua khalayak tahu tingkah laku dari para Aparat Penegak Hukum.5 Hentikan Sandiwara kalian itu! Jangan lagi pura-pura Gila, dari ujung rambut sampai ujung sepatu kalian sudah di Subsidi oleh Negara ini, Kalian sudah rutin dapat Gaji dari Negara bahkan Anak Istri kalian sudah dijamin, tapi apa yang terjadi? dengan berbagai alasan kalian bilang tidak cukup! Pilihlah salah satu, berhenti dari institusi TNI dan Polri atau sekalian saja kalian jadi Mafia BBM” tegas Larshen Yunus, dengan nada penuh kegeraman.
Ketua KNPI Provinsi Riau itu kembali mengurai nama-nama pihak yang tergabung didalam Jaringan Haram Mafia Minyak atau BBM di Daerah Kabupaten Rohul dan Rohil selain daripada keterlibatan Oknum TNI Aktif yang bernama Fery D Ambarita juga ada nama-nama sebagai berikut ini: Anto Khalifah (Ketua Group di Dalu-Dalu), Maskur (Simpang Harapan DK 1), Ali Ritonga, Gusti Randa Hasibuan, (Mahato Gajah-Gajah), Aris (Pasir Putih-Rohul), Darman Lubis (Trans Aliaga), Iwan Simatupang (Tambusai Utara DK 1), Arifin Siregar (Suka Maju DK 4), Kidam (Mompa DK 5), Lamro Butar-Butar (Simpang Harapan DK 1), Juli (Mahato KM.13), Jamil Siregar (Tambusai Barat, Tanjung Baru), Nonot (Rambah Hilir, Simpang Kumu), Sarwedi Harahap (Bangun Jaya RK 2), Arifin (Bangun Jaya RK 1), Rijal (Mahato KM.23), Dona Siregar (Mahato KM.15), Gebet (Simpang Badul Mahato KM.25) dan Pasangan Suami Istri (Pasutri) atas nama Santi dan Kuat (Mahato KM.18).
“Berkali-kali Kami tegaskan, bahwa Permasalahan ini bukan hanya merugikan Masyarakat saja, tetapi Negara ikut menjadi Korbannya. Praktek Haram Penimbunan sekaligus Pengoplosan Minyak benar-benar telah merusak Komoditi dan Kualitas bahkan berpotensi merusak Kendaraan Bermotor dan Mesin Produksi Lainnya. Para Pelaku yang kerap mengaku sebagai Anggota TNI mayoritas sudah tidak takut lagi dengan😂 Keberadaan Polisi dan Faktanya justru Anggota Polri di setiap Polsek, Polres bahkan Polda turut mendapatkan setoran sebagai bahagian dari Transaksi Haram Mafia Minyak disetiap Lokasinya. Kalau benar inisial D Ambarita itu Anggota TNI Aktif, maka sudah seharusnya dilakukan tindakan Tegas Terukur, baik itu dari Kepolisian RI maupun Detasemen Polisi Militer” ungkap Ketua KNPI Riau Larshen Yunus.
Terakhir, Aktivis Hak Asasi Manusia yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Rakyat Prabowo Gibran itu katakan, agar semua pihak dapat menahan diri dari setiap tindakan Intervensi oknum-oknum TNI yang terlibat. Jangan Gegabah dan Hindari Kontak Fisik. Cukup para Pelakunya di Foto, di Videokan dan segera di Laporkan secara tertulis ke meja Pangdam I Bukit Barisan, ke Meja Kerja Kapolda Riau hingga kesetiap unsur Kasatwil terkait.